hubungan desentralisasi dengan otonomi daerah. Di. hubungan desentralisasi dengan otonomi daerah

Menurut buku Hukum Pemda: Otonomi Daerah dan Implikasinya (2013) karya Busrizalti, terdapat dua nilai dasar yang dikembangkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terkait pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia. pergeseran makna desentralisasi, makna otonomi daerah juga bergeser. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 ini menganut asas pemerintahan yang memadukan asas desentralisasi dengan asas dekonsentrasi (fused model). Di luar kekhususan yang telah ditentukan tersebut, sesungguhnya Aceh masih dapat melaksanakan otonomi seluas-luasnya sesuai dengan kebutuhan daerah sebagaimana hakikat otonomi riil dianut dalam UU 23 Tahun 2014, sepanjang hal tersebut tidak dikecualikan. Desentralisasi dan otonomi daerah kembali mengalami masa redup. Kegagalan yang sangat terlihat seperti yang telah dikatakan di atas yaitu. Pendekatan penelitian ini yuridis normatif dengan analisis kualitatif. Oleh karena itu desentralisasi dan otonomi daerah sebagaimana dirumuskan dalam UU No. SHARE. Dalam realisasinya, otonomi daerah memiliki keterkaitan dengan. Berbagai Faktor yang Mempengaruhi Besarnya Otonomi Daerah Tingkat II; Suatu Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah dari Segi Ilmu Administrasi Negara, Disertasi untuk memperoleh gelar Doktor, Program Pasca Sarjana FISIP, Universitas Indonesia. Terdapat dua nilai dasar yang dikembangkan dalam UUD 1945 berkenaan dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di. Adapun penjelasan dari tujuan tersebut adalah sebagai berikut: Meningkatkan pelayanan umum. Desentralisasi menjadi dasar pembentukan daerah otonom, dan dekonsentrasi menjadi dasar pembentukan wilayah administrasi. Hasil dari pelimpahan wewenang tersebut adalah. Dalam hubungan tersebut, setiap kementerian dan lembaga yang bertugas melaksanakan dan mensukseskan kebijakan tersebut – termasuk Lembagakepada pemerintah daerah. Propinsi sebagai daerah otonom, bukan merupakan daerah dari daerah Kabupaten maupun Kota. RAHYUNIR RAUF 61 PENDAHULUAN Konsep otonomi. Dimensi Otonomi Daerah. 40 Suloh Jurnal Program Studi Magister Hukum, Edisi Khusus, Oktober 2020, pp. Soal Desentralisasi dan Otonomi Daerah Dalam Konteks NKRI – Halo sobat Dinas. Wawasan Nusantara menghendaki adanya persatuan bangsa dan keutuhan wilayah nasional. Artinya, peran. Hubungan Otonomi Daerah dengan Dekonsentrasi Otonomi Daerah yang merupakan suatu pemberian wewenang pemerintahan kepada. 8 Min Read. 2. Hubungan desentralisasi dan otonomi daerah tergambar dalam pernyataan Gerald S. 33 OPTIMALISASI OTONOMI DAERAH: Kebijakan, Strategi, dan Upaya proses desentralisasi dan otonomi daerah ini dilengkapi dengan adanya sinergi antara pemerintah pusat dan Pemda29, maka sempurnalah pilihan desentralisasi dan otonomi daerah yang kita tempuh selama ini. Istilah wawasan. Substansi dasar tulisan ini memandang konsep otonomi daerah sebagai suatu bentuk otonomi daerah dengan model Indonesia, yang berada dalam ruang lingkup dan senantiasa menghormati Negara. 5 Tahun 1974, pengertian desentralisasi adalah suatu penyerahan urusan pemerintahan dari pusat kepada daerah. Konsepsi Desentralisasi dan Otonomi Daerah Dalam Pemerintahan Desa. 2. 16 Bagir Manan, Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945 hlm. Di bagian Pendahuluan telah disinggung beberapa UU (dan pergantiannya) yang berkaitan dengan desentralisasi dan otonomi daerah dituangkan dalam UU Pemerintahan Daerah mulai tahun 1999 hingga 2014, yaitu UU No. Penyerahan wewenang dalam desentralisasi berlangusng antara lembaga-lembaga otonom di pusat dengan lembaga otonom di daerah. Kelima, kesimpulan, mendeskripsikan kontribusi penelitian penulis terhadap studi konflik politik dan otonomi daerah. a. Harus menjamin pembagian kekuasaan dan hasil dengan daerah lain. Sebagai upaya penguatan desentralisasi fiskal guna mewujudkan. OTONOMI DAERAH DAN PENDIDIKAN 1 . fA. · Otonomi Formal, yaitu segala hal yang menyangkut. Dengan kata lain tidak akan ada demokrasi tanpa desentralisasi. Harus menjamin hubungan yang serasi dengan pemerintah. Pembahasan Model desentralisasi pemerin-tahan di Indonesia adalah model otonomi daerah yang menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan me-ngurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri Memahami uraian di atas, jelas bahwa MBM sangat potensial untuk mendukung paradigma baru manajemen pendidikan dalam konteks otonomi daerah dan desentralisasi pendidikan di Indonesia. Tak. Proses globalisasi tersebut menyebabkanDr. Hubungan Struktural Pemerintah Pusat dan Daerah. 2. Ni'matul Huda. Sebagai tonggak awal peraturan perundangan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengatur mengenai keberadaan Komite Nasional Daerah adalah. Terdapat tiga asas pengertian daerah otonom yang tercantum dalam Undang-Undang No. Melalui Ketetapan MPRS No. pdf. H. 132 Irham Bashori Hasba:. bahwa dengan otonomi daerah akan diperoleh pelayanan publik yang lebih baik. PERTEMUAN 9-DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH. XXI/MPRS/1966, pemerintahan Soeharto menegaskan bahwa UU No. Nugroho, Trilaksono, Reformasi dan Reorientasi Kebijakan Otonomi Daerah dalam Perspektif Hubungan Pemerintah Pusat –Daerah, Jurnal Administrasi Negara Vol. DEMOKRASI, OTONOMI DAERAH DAN PEMERINTAHAN INDONESIA Oleh R. Meskipun demikian, dalam implementasinya Departemen Agama harus lebih banyak belajar dari pengalaman-pengalaman sekolah umum, baik di. Dalam UU Nomor 12 tahun 2008 adalah mendorong pemberdayaan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran masyarakat, serta mengembangkan peran dan fungsi DPRD. 32 tahun 2004 pasal 1 ayat 7, 8, 9 tentang Pemerintah Daerah, ada 3 dasar sistem hubungan antara pusat & daerah yaitu : Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur & mengurus urusan pemerintah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam dimensi otonomi daerah terdapat dua nilai dasar yang dikembangkan UUD 1945, di mana berhubungan dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan. Pengertian Otonomi Daerah – Otonomi daerah adalah sebuah sistem atau kewenangan yang dimiliki daerah. Harus menjamin terciptanya. Propinsi dan Kabupaten/ Kota yang menurut Undang-Tengah Irasionalitas Politik”, yang termuat dalam buku Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Tim LIPI, 2003. Bentuk Afiliasi Partai Politik Lokal dengan Partai Politik Nasional Dengan demikian, dapat disimpulkan desentralisasi pada dasarnya adalah suatu proses penyerahan sebagian wewenang dan tanggung jawab dari urusan yang semula adalah urusan pemerintah pusat kepada badan-badan atau lembaga-lembaga pemerintah daerah agar menjadi urusan rumah tangganya sehinggga urusan-urusan tersebut beralih kepada daerah dan menjadi wewenang serta tanggung jawab pemerintah daerah. Dalam ilmu ekonomi, desentralisasi fiskal menjadi salah satu isu yang diteliti untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka otonomi. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. Daerah ini merupakan salah satu dari sembilan sampel yang tersebar di seluruh Indonesia. Otonomi daerah berjalan sesuai dengan peraturan undang-undang. Harus berorientasi pada peningkatan kesejahtaraan masyarakat. Hubungan Otonomi Daerah Dan Desentralisasi. Jakarta. Melalui Ketetapan MPRS No. 129-144; Magriasti, L. Agus Santoso Agar ditulis: Nama, alamat, no telp, faks, dan email instansi (kalo ada) serta email pribadi. Namun, pada pelaksanaannya masih banyak daerah yang bergantung pada bantuan. Desentralisasi dipilih bukan hanya sekedar alternatif dari sentralisasi, melainkan merupakan subsistem dalam kerangka sistem organisasi. 40 - 57 langkah pencegahan ini ternyata tidak berbanding lurus dengan kebijakan dari pemerintah pusat. Hoessein, B. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan. Menurut Wayang yang dikutip Syafrudin (19 84:4), mengatakan bahwa otonomi daerah adalah. daerah yang otonom tersebut dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Pengalaman di berbagai negara telah. otonomi daerah di Indonesia Rasyid (2007: 23), mengatakan “Demokrasi muncul bersamaan dengan desentralisasi. 1. Dalam sejarah perkembangan pemerintahan Republik Indonesia. Otonomi daerah tidak mencakup bidang-bidang tertentu, seperti politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter, fiskal, dan agama. Dengan perkataan lain, dilihat dari perspektif ini , tujuan utama kebijakan Otonomi, Demokratisasi, dan Pembangunan Daerah (Budi Winarno) 557desentralisasi fiskal, dan teori pertumbuhan ekonomi desentralisasi dan otonomi daerah, hubungan antara keuangan pusat dan daerah, bagi hasil sumber daya alam minyak bumi bagi perekonomian daerah, serta pertumbuhan dan disparitas pendapatan regional Hasil Penelitian • transfer yang dilakukan antara pemerintah pusat kepada daerahElemen utama dari desentralisasi ini adalah : 1. Muhammad Azka Nurul Fajri/ JIAP Vol 7 No 2 (2021)273-289 275 dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan publik dan demokratisasi di tingkat lokal, ternyata tidak sesuaiDalam perbincangan otonomi daerah ini, terdapat perbedaan persepsi di kalangan cendekiawan, dan para pejabat birokrasi. yang diemban secara demokratis. 18/1965 harus ditinjau kembali karena dianggap memberi kekuasaan dan otonomi terlampau besar kepada daerah. 3. desentralisasi melahirkan konsekuensi-konsekuensi berupa dengan diadakannya daerah otonomi dengan diberikannya hak wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan yang berlaku serta wilayah administratif. Sementara dalam dekonsentrasi, wewenang yang diserahkan adalah wewenang pemerintah umum, koordinasi, pengawasan, trantib, pembinaan bangsa, dan bidang pemerintahan khusus dari menteri-menteri teknis. Desentralisasi berhubungan dengan Otonomi Daerah, sebab Otonomi Daerah merupakan kewenangan suatu daerah untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Berdasarkan Undang-undang No 32 Tahun 2004, definisi otonomi daerah atau desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah. 23 Tahun 2014 yang memiliki perbedaan yang cukup banyak dibandingkan dengan pasal dan undang-undang sebelumnya. MAKALAH DAMPAK OTONOMI DAERAH TERHADAP PEREKONOMIAN DAERAH Mata Kuliah : Sistem Ekonomi Indonesia Disusun Oleh : - ADI SUKMAWAN - RIKI JULI WIGUNA - UUS ARISTA NURYANI - DINI ANDRIANI - DEWI SRI SEKOLAH TINGGI ILMU SOSIAL DAN DAN ILMU POLITIK (STISIP) BINA PUTERA BANJAR 2013 BAB I. nyata dan bertanggung jawab (Otonomi Daerah bertingkat). Otonomi Daerah, Pilkada dan Komitmen Desentralisasi Politik:. C. Priyanto Susiloadi, Konsep Dan Isu Desentralisasi Dalam Manajemen Pemerintahan Indonesia Oktober 2007 Spirit Publik Vol 3 No 2 Prof. dengan mengikutsertakan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar. Otonomi Daerah . Pembentuk peraturan perundang-undangan sebagai tindak lanjut dari Pasal 18Hubungan Desentralisasi dengan Ketimpangan Pendapatan. Harus berorientasi pada peningkatan kesejahtaraan masyarakat. Prinsip pelaksanaan otonomi daerah dengan nyata ini memiliki maksud bahwa otonomi diberikan untuk pemerintah daerah berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang telah ada. Gagasan dan realisasi konsep oto- nomi jatuh bangun, datang dan pergi (Sabarno, 2008 : 60). Otonomi daerah adalah hak penduduk yang tinggal di suatu daerah untuk mengatur, dan mengurus, mengendalikan dan mengembangkan urusan sendiri dengan menghormati peraturan perundang uandangan yang berlaku. Dua nilai dasar yang dikembangkan dalam Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 berkenaan dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia, yaitu:OTONOMI PENDIDIKAN DAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN Junaidi Arsyad Dosen FITK UIN Sumatera Utara Jalam William Iskandar Pasar V Medan Estate – Medan Sumatera Utara e-mail: [email protected]. Mengutip pendapat Sadu Wasistiono dalam Pitono pada artikel “ Asas Dekonsentrasi dan Asas Tugas Pembantuan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan “, terdapat beberapa perbedaan dalam ciri-ciri ketiga asas penyelenggaraan pemerintahan daerah. peraturan perundang-undangan desentraliasi dan Otonomi Daerah merupakan hal yang sangat penting dan strategis dalam membentuk atau melahirkan peraturan perundang-undangan yang baik dan implementatif. Disisimelaksanakan asas desentralisasi serta otonomi daerah. Penegasan Politik Hukum Desentralisasi Asimetris dalam Rangka Menata Hubungan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah di Indonesia Abstract The legal politics of Article 18, Article 18A and Article 18B of the UUDNRI 1945 (Indonesian Constitution) do not strictly state that Indonesia adheres to the concept of asymmetric decentralization in the. 18 UUD 1945 dalam perubahan kedua, yang secara tegas dan eksplisit. Hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur wewenang serta tanggung jawab politik dan administratif pemerintah pusat, provinsi, kota, dan kabupaten dalam struktur yang terdesentralisasi. Diunggah oleh. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan. dan/atau walikota/wakil walikota, serta pemilihan kepala desa (pilkades). Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Luky Alfirman menerangkan kebijakan Otonomi Daerah dan Desentralisasi fiskal. pergeseran makna desentralisasi, makna otonomi daerah juga bergeser. Jenis asas yang satu ini merupakan asas yang meruntuhkan asas sentralisasi di Indonesia sekaligus menjadi asas yang paling banyak digunakan dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Erlangga. Menjelaskan Prinsip – Prinsip dan Asas Pelaksanaan Otonomi Daerah. Di mana desentralisasi lebih ke arah proses pembentukan daerah otonom, sedangkan otonomi berkaitan dengan isi atau akibat dari pembentukan daerah otonom. Mengutip modul PPKn Kelas X (2020) dari Kemdikbud, desentralisasi mengarah pada proses pembentukan daerah otonom. Yaitu. Mengutip modul PPKn Kelas X (2020) dari Kemdikbud, desentralisasi mengarah pada proses pembentukan daerah otonom. 14710/lr. Budi Ispriyarso. Harus menjamin terciptanya peluang kerja demi. Sehingga, secara umum arti dari dari desentralisasi adalah pemberian kewenangan atau tanggaung jawab dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Perjalanan otonomi daerah di Indonesia setelah kemerdekaan dimulai dengan dikeluarkannya UU No. Dikutip dari buku Kewirausahaan Teori dan Praktik (2019) karya Tanto Gatot dan Supardi, dalam sentralisasi, seluruh wewenang terpusat pada pemerintah pusat. Siti Zuhro, MA, PhD, Prof (Peneliti Senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, LIPI; TI Reformasi Birokrasi Nasional) _____ Abstrak Demokrasi, otonomi daerah dan pemerintahan di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai hal seperti sistem politik, pemerintahan dan sistem. 32 tahun 2004 pasal 1 ayat 7, 8, 9 tentang Pemerintah Daerah, ada 3 dasar sistem hubungan antara pusat dan daerah yaitu : Desentralisasi yaitu penyerahan wewenang. Sebagaimana yang telah dituangkan dalam Amandemen Kedua UUD NRI Tahun 1945, khususnya di dalam Pasal 18 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang mengatur bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia terbagi dalam daerah provinsi, dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota. 4 Administrasi Pemerintahan Daerah Nah, hubungan kewenangan antara Pusat dan Daerah dalam sistem negara kesatuan ini melahirkan konsep sentralisasi dan desentralisasi. I. Hal ini dituturkan oleh S. Nomor 32 dan 33 Tahun 2004 adalah perihal penataan hubungan Pusat–Daerah. Dinas. Otonomi daerah, desentralisasi dan dekonsentralisasi merupakan konsep yang. dari 17. Sugeng Istianto: Otonomi Daerah adalah sebuah hak dan wewenang untuk mengatur serta mengurus rumah tangga daerah. 25 Soal Pilihan Ganda + Jawabannya PPKn Kelas 10 Bab 4 Hubungan Struktural dan Fungsional Pemerintahan Pusat dan Daerah. Pembahasan Model desentralisasi pemerin-tahan di Indonesia adalah model otonomi daerah yang menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan me-ngurus kepentingan masyarakat setempat menurut. 1 No. UUD 1945 telah memberikan dasar-dasar pola hubungan antara Pusat dan Daerah, meliputi desentralisasi teritorial, dengan asas otonomi dan tugas pembantuan, dan memberikan otonomi seluas-luasnya. Hasil pe nelitian ini adalah. 1 pt. Dengan menelaah kedua isu besar diatas, Desa dan Pemerintahan Daerah , LAN melalui Pusat Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah. Ir. Hubungan Pusat dan Daerah. d. Kata Kunci: otonomi, otonomi daerah, desentralisasi, pemerintahan daerah, NKRI. id. Sedangkan daerah otonom adalah. Hal ini diperlukan untuk mengetahui pengaruh penambahan jenis pajak tersebut dan penerapan sistem closed list dalam Undang-Undang Nomor 28. Desentralisasi menjadi dasar pembentukan daerah otonom, dan dekonsentrasi menjadi dasar pembentukan wilayah administrasi. H. DESENTRALISASI FISKAL DAN OTONOMI DAERAH Di INDONESIA. Baca juga: Pengertian Desentrasliasi, Bagian, dan. rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia. Menurut Undang-Undang No. Penerbitan. 2 Rumusan Masalah 1). Kata Kunci: Desentralisasi Politik, Otonomi Daerah, Desentralisasi Pendidikan, Partisipasi Masyarakat Pendahuluan Pembicaraan mengenai desentralisasi dan otonomi daerah, ibarat dua sisi mata uang antara satu dan yang. 5. Sama seperti otonomi daerah, desentralisasi fiskal pada dasarnya memiliki tujuan untuk meningkatkan potensi daerah, dalam hal ini adalah dari segi fiskal. Otonomi Daerah Pemberlakuan sistem otonomi daerah merupakan amanat yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Menjelaskan Prinsip – Prinsip dan Asas Pelaksanaan Otonomi Daerah. Dasar pemikiran : Undang-undang ini disebut "Undang-undang tentang Pokok-pokok Pemerintah di Daerah", oleh karena dalam Undang-undang ini diatur tentang pokok-pokok penyelenggaraan pemerintahan Daerah Otonom dan pokok. Dimana kedua instrumen. Henry Maddick (1963) menyatakan bahwa arti dari desentralisasi adalah penyerahan wewenang secara legal dari pusat untuk dapat menangani bidang-bidang atau fungsi-fungsi tertentu kepada daerah otonom. Pudjo Rahayu Rizan, M. Oleh karena itu, tidak ada yang salah dengan otonomi daerah atau dengan kata lain otonomi daerah tidak bertentangan dengan prinsip wawasan nusantara. LAB-ANE FISIF Untirta, Vol. Menurut Undang-Undang No. laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. (1993). Penggunaan desentralisasi dalam otonomi daerah merupakan pintu gerbang pembangunan daerah yang lebih baik. Nilai dasar otonomi daerah. Desentralisasi dan otonomi daerah adalah dua istilah yang tidak lagi asing ditelinga kita saat ini. Otonomi daerah adalah derivat dari desentralisasi; karena itu, hampir setiap negara bangsa (nation state) menganut desentralisasi sebagai suatu asas dalam. 3. 1 Otonomi Daerah . 1 LATAR BELAKANG. A. 200). Sebagai pancaran paham kedaulatan rakyat, tentu otonomi diberikan oleh Pemerintah kepada masyarakat dan sama sekali bukan kepada daerah ataupun Pemerintah Daerah. Jumat, 10 Desember 2021 - 16:55 WIB. Negara Indonesia dengan. Penyerahan kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah disebut Desentralisasi. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik. Inilah akar dari hubungan pusat-daerah yang. Namun jika diteliti lebih mendalam, maka akan ditemukan beberapa semangat untuk menarik kembali desentralisasi dan otonomi daerah, sehingga UU tersebut diganti lagi denganDalam hal pelaksanaan otonomi daerah, desentralisasi kekuasaan, hubungan pusat dan daerah, dan aspek-aspek lain keterwakilan daerah, hal-hal itu semua dapat dilaksanakan dengan berpedoman kepada. Berikut adalah prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam menyelenggarakan otonomi daerah, kecuali. Sentralisasi dan desentralisasi tidak boleh ditetapkan sebagai suatu proses satu arah dengan tujuan pasti. (2012). otonomi daerah maka tingkat desentralisasi akan menjadi semakin tinggi. Oleh parta setiawan Diposting pada 29 Juli 2023. Analisis Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia.